Berita Harian - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tak sepakat dengan rencana pembatasan mobil mewah yang disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor tiga, Sandiaga Uno.
Menurut Ahok, rencana itu tidak efektif dalam mengantisipasi kemacetan di Ibu Kota.
"Jadi orang yang kaya-kaya mau pakai mobil Rp 300 triliun pun silakan, tetapi bayar pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil. Saya senang kalau orang beli mobil kaya, mewah, silakan saja, tetapi kalau mau lewat jalan ya dikenai bayaran," kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus dapat menciptakan program penanggulangan kemacetan, seperti sistem jalan berbayar (ERP).
Nantinya, uang yang terkumpul dari ERP akan dipakai membangun infrastruktur transportasi publik. Selain itu, dananya juga dapat dialihkan untuk subsidi ke PT Transjakarta.
"Jadi kalau bagi kami, subsidi bagi warga menengah ke bawah adalah membangun kereta api MRT kepada mereka," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menceritakan saat pemerintah pusat menjalankan program low cost green car atau LCGC.
Ketika itu, menurut dia, banyak pakar memprediksi kemacetan akan semakin meningkat dengan penjualan mobil murah tersebut.
"Jadi sekarang mau ngikutin teori siapa? Saya percaya teori kalau mobil murah banyak dijual, maka tentu akan tambah macet dan nambah subsidi BBM," kata Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga menyampaikan bahwa rencana pembatasan mobil mewah merupakan pesan bagi orang-orang mampu untuk berpartisipasi menangani kemacatan di Jakarta.
Jika pesan tersebut tersampaikan, akan banyak pemilik mobil mewah yang beralih menggunakan transportasi umum.
Ide membatasi mobil-mobil mewah ini disebut Sandiaga sebagai satu dari sekian program kerja yang telah disusun bersama Anies Baswedan, calon gubernur pasangan Sandi.
Ide pembatasan mobil mewah tersebut juga sedang dikaji oleh tim pakar yang dibentuk tim internal Anies-Sandi.
Source : kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar