Berita Harian - Jokowi janji tidak intervensi kasus Ahok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua ulama dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ke-Indonesiaan yang memiliki suku, agama, dan ras yang beragam, lanjut Jokowi, bukanlah menjadi alasan untuk memecah belah bangsa.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengundang tiga organisasi Islam, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).
"Kami berharap bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan Ke-Indonesiaan tidak harus dipertentangkan, tetapi marilah bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan Ke-Indonesiaan kita," katanya.
Jokowi meminta para ulama dan tokoh Islam memberikan pesan yang sejuk sehingga kerukunan yang selama ini terjalin bisa tetap terjaga.
"Kita percaya para ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan kepada umat dan kita semuanya," kata Presiden yang kemudian mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tokoh dari tiga organisasi tersebut.
Usai pertemuan, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dalam pembicaraan kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri terkait kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Seperti diketahui, Ahok telah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah ormas Islam karena diduga telah melakukan penistaan agama dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Ahok dituduh menistakan agama terkait pernyataannya yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.
Menurut Ma'ruf, Presiden sudah memerintahkan agar kasus dugaan penistaan agama itu diproses.
Oleh karena itu Ma'ruf mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang beredar di sosial media, terkait dugaan penistaan agama.
"Pokoknya kita hendaki masyarakat tenang tak terprovokasi," ujarnya.
Ma'ruf mengungkapkan, soal dugaan penistaan agama tersebut sudah masuk ranah hukum. Sehingga, masyarakat sebaiknya mempercayakan penyelesaian hukum kepada aparat kepolisian yang tengah bekerja terkait perkara ini.
Mengenai rencana aksi demonstrasi Jumat 4 November lusa, Ma'ruf mengharapkan aksi tersebut bisa dilakukan tanpa adanya aksi anarkis maupun merusak fasilitas umum.
"Kalau memang nanti ada demonstrasi misalnya supaya ikut peraturan, supaya santun, supaya tidak anarkis, kemudian tidak terprovokasi tidak merusak," ucapnya.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, pihak kepolisian saat ini tengah menangani kasus dugaan penistaan agama itu sehingga masyarakat diminta tenang dan tidak gelisah.
"Menanggapi masalah yang saat ini bergulir, memang Kapolri sudah melaporkan bahwa sudah dilakukan dan sedang berjalan proses mengenai kasus yang menyangkut apa yang diduga oleh publik sebagai suatu penistaan terhadap agama," katanya.
Wiranto menyebutkan kasus dugaan penistaan agama saat ini tengah diproses kepolisian. "Bahkan sebelum diproses, sebelum dipanggil, Gubernur sudah minta diperiksa dan datang sendiri ke kepolisian, kemudian dari kedatangan itu diproses," jelasnya
Namun ia menyatakan ada tahapan-tahapan atau proses yang tidak serta merta dapat diselesaikan dalam satu waktu. "Sementara ini sedang dipanggil para saksi untuk memberikan kesaksian. Tentunya nanti menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai, menakar dan memberikan satu kepastian hukum," katanya.
Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mengingatkan umat Islam yang akan mengikuti demonstrasi pada 4 November nanti agar tidak anarkis, senantiasa menjaga persatuan, dan taat aturan.
"Jangan ada anarkisme, jangan merusak hal-hal yang tidak perlu, dan jangan menimbulkan perpecahan," kata Nasaruddin di Jakarta, Senin.
Di sisi lain, ia juga minta aparat keamanan tidak berpikir bahwa peserta demonstrasi itu penjahat atau provokator. Apalagi di sana akan hadir tokoh dan ulama-ulama kharismatik dan terkemuka.
Nasaruddin mengaku memperoleh informasi bahwa beberapa ulama dan tokoh Islam akan ikut kegiatan tersebut, antara lain Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum Baznas KH Didin Hafidhuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Abdullah Gymnastiar, Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Arifin Ilham, juga beberapa anggota DPR
Ia yakin dengan adanya kepemimpinan dan bimbingan para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, serta para tokoh lainnya, aksi itu akan berjalan lancar.
Terkait dengan rencana demontrasi itu akan dilakukan setelah salat Jumat dari Masjid Istiqlal menuju Istana Kepresidenan, Nasaruddin menyatakan tidak bisa melarang umat Islam untuk datang ke masjid nasional itu.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mau menjadikan Masjid Istiqlal sebagai panggung politik untuk siapa pun.
"Masjid Istiqlal harusnya jadi oase spiritual, jangan kita diblok seolah-olah Masjid Istiqlal tempat berkumpul untuk merongrong pemerintah atau siapa pun," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar membantah adanya intervensi Presiden Jokowi dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Ahok.
Source : tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar